Begini Nasib Budget Ikn Yang Sempat Diblokir
Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyodorkan kabar modern tentang budget kementeriannya untuk alokasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat terblokir. Diperkirakan, jumlah budget tersebut ada di kisaran Rp 14 triliun.
Dody mengatakan, dikala ini duduk problem blokir budget tersebut sudah rampung. Sebelumnya, budget diblokir cuma alasannya yakni problem politik budget yang belum selesai di permulaan masa pemerintahan.
“Ada problem politik budget yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan. Nggak ada, nggak jadi diblok,” kata Dody, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
Dody menjelaskan, dikala itu semua budget kementerian/lembaga (KL) juga mengalami pemblokiran, tidak cuma IKN. Kemudian solusi politik budget pun dijalankan bareng dewan perwakilan rakyat hingga Kementerian Keuangan.
| Baca juga: Anggaran Diblokir Rp 14 T, Bangun IKN Pakai Duit Dari Mana? |
Namun ia memastikan, dikala ini proses politik budget tersebut sudah selesai, tinggal proses-proses akhir. Selaras dengan itu, dalam waktu akrab Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan beberapa dirjen akan melayang ke IKN.
“Tinggalnya proses-proses anu aja. Makanya Bu Wamen, beberapa dirjen akan ke IKN untuk berusaha, apa yang bisa dipercepat, dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Zainal Fatah mengatakan, dikala ini blokir dokumen budget IKN sudah dibuka. Namun pihaknya sendiri masih dalam proses pengkajian mana saja proyek yang mau diprioritaskan untuk digeber.
“Makanya ini mana yang mesti jalan, mana yang tidak, nanti Bu Wamen akan ke lapangan (selasa pekan depan). Prosesnya sudah (dibuka anggaran). Sudah dibuka, cuma kan angka besarnya, misalkan kita dikasih 10, 10 mau diletakkan di mana nih,” kata dia.
Zainal menjelaskan, kiprah utama PU merupakan mengakhiri pembangunan proyek-proyek penugasan sebelumnya, bukan membangun baru. Adapun proyek-proyek yang dimaksud seumpama Sumbu Tripraja, Kawasan Legislatif dan Yudikatif, hingga tahapan finishing dari bangunan Istana Garuda dan Istana Negara.
Sebagai informasi, budget PU yang terkena blokir perlu dipergunakan untuk pelunasan maupun pembayaran duit tampang untuk proyek-proyek dengan Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) ataupun Single Year Contract (SYC).
“Memang keseluruh dana pembangunan infrastruktur kita kan terblokir, sehingga kita belum dapat menjalankan pembayaran. Tapi logikanya yang terblokir itu kan di tahun 2025 ini,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dijumpai awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
“Tapi kemarin di tahun 2024 mungkin ada untuk yang duit tampang sudah dibayar, pembayaran yang progresnya hingga sekian. Itu bermakna kan pelaksanaannya ia tetap dapat berlangsung yang dibutuhkan nanti dalam MYC itu ada prosentase yang mau dibayarkan setelah progres di tahun 2024 kemarin,” sambungnya.
Diana mengatakan, dikala ini pihaknya masih dalam tahap mengumpulkan data keperluan untuk kesepakatan pembangunan tersebut. Diperkirakan totalnya meraih Rp 14 triliun.
“Dari ABCP (ditjen-ditjen Kementerian PU) itu mungkin masih ada Rp 14 triliunan. Rp 14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya. Saya kemarin memang merapatkan ini kira-kira langkah-langkahnya seumpama apa untuk ke depannya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah pemblokiran sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang dialami seluruh kementerian di permulaan tahun. Mekanismenya, Kementerian PU mesti melapor ke dewan perwakilan rakyat untuk disetujui pagunya. Barulah dari sana dijalankan sejumlah riviu sebelum balasannya blokir atau bintang dapat dibuka oleh Kementerian Keuangan.