Menjaga Kinerja Pemerintah Tempat Pasca Efisiensi Anggaran
Jakarta – Pasca kebijakan efisiensi budget oleh pemerintah, sejumlah permasalahan timbul di permukaan. Mulai dari angin ribut PHK, alokasi dana pendidikan, kekurangan mengeluarkan duit honor pegawai, serta dilema yang lain yang dituding akhir efisiensi anggaran. Netizen pun ramai-ramai menilai bahwa efisiensi budget telah merugikan masyarakat.
Efisiensi budget dianggap merenggut mata pencaharian masyarakat. Luapan ketidakpuasan itu banyak kalian peroleh di video reels Instagram dengan caption “anaknya makan gratis namun orang tuanya kehilangan pekerjaan”. Sungguh ironi, alih-alih efisiensi budget buat relokasi akselerasi agenda prioritas, efisiensi budget justru menjadi perdebatan yang kontroversial di jagat maya.
Bukan Hal Baru
Efisiensi budget intinya bukan hal gres dalam manajemen pemerintahan. Efisiensi berniat untuk mereduksi agenda yang tidak mempunyai efek signifikan terhadap kemakmuran masyarakat. Efisiensi juga lazimnya digunakan bagi me-refocusing budget demi membiayai agenda prioritas. Aturan-anggaran buat acara aktivitas rutin dipangkas dan dialihkan terhadap agenda prioritas seumpama pengentasan kemiskinan, kenaikan derajat kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Paling ekstrem, efisiensi budget dijalankan lewat abolisi atau penggabungan forum pemerintah atau perangkat daerah.
Efisiensi budget yang sempurna serta pengelolaannya yang transparan mulai menguntungkan masyarakat. Sebaliknya, Jika efisiensi semata-mata dimaknai sekadar penghematan budget dengan pengelolaan yg serampangan tanpa memikirkan efek yang mau tiba, efisiensi potensial mencederai pelayanan publik, memperlambat pembangunan, serta melemahkan kinerja sasaran strategis perangkat daerah. Pada akhirnya, visi-misi kepala kawasan tak tercapai. Imbasnya, penduduk tidak sanggup menikmati pembangunan sebagaimana perjanjian politik gubernur.
Oleh sebab itu, efisiensi budget mesti lewat proses penilaian dan asesmen yang ketat. Sehingga, efisiensi tak mengusik penyelenggaraan pelayanan publik dan prioritas pembangunan di daerah. Teknik yang digunakan tentunya bukan teknik efisiensi sapu rata melainkan ada prakondisi mengidentifikasi perangkat kawasan yang vital dan menganalisa kinerja perangkat daerah.
Kepala kawasan terpilih sudah mempunyai visi-misi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi-misi, tujuan, dan sasaran dirumuskan menurut keadaan permasalahan di daerah. Tujuan dan sasaran kepala kawasan nantinya menjadi instrumen untuk menanggulangi dilema dan mengakselerasi kemakmuran penduduk sebagaimana perjanjian politik kepala kawasan di ketika kampanye.
Untuk merealisasikan visi-misi kepala daerah, diperlukan budget yg tidak sedikit. Jika dijalankan efisiensi, mampukah pemerintah kawasan merealisasikan perjanjian politik kepala daerah? Bukan tak mungkin, target-target kinerja mulai mengalami pelambatan atau bahkan sama sekali tak tercapai.
Akibat pada KinerjaSedikit saya ingin menggambarkan bagaimana efek efisiensi budget pada kinerja pemerintah daerah. Di dalam prosedur budget berbasis kinerja, kinerja kunci hingga level kinerja operasional sudah dirumuskan menurut penjenjangan kinerja yg dikontrol di dalam Permen PAN RB Nomor 89 tahun 2021. Rumusan kinerja ditetapkan menurut critical success factor atau faktor kinerja kunci yg mau menyelesaikan dilema di daerah.
Logika penjenjangan kinerja yaitu kinerja operasional mendukung tercapainya kinerja kunci, sementara kinerja kunci berkontribusi terhadap tercapainya sasaran strategis perangkat daerah. Contoh sederhananya, di level kinerja operasional, pemerintah mesti merencanakan fasilitas dan prasarana kesehatan serta petugas kesehatan. Kemudian, di level kinerja kunci, pemerintah menetapkan bahwa setiap penduduk sanggup mengakses layanan kesehatan.
Untuk sanggup mengakses layanan kesehatan, maka diperlukan kinerja operasional seumpama beberapa pola di atas. Kemudian, bagi merealisasikan sasaran strategis “meningkatnya kesehatan masyarakat” dengan indikator kinerja “indeks kesehatan masyarakat” maka kinerja di level operasional dan kunci mesti sanggup tercukupi sesuai sasaran yang ditentukan. Jika kinerja operasional tak dipenuhi atau tidak optimal maka tak mungkin buat mengembangkan kesehatan masyarakat.
Kinerja-kinerja operasional dan kinerja kunci sudah dikaji dan memikirkan memakai budget tertentu sesuai sasaran kinerja yg ingin diraih dalam rangka menunjang kinerja sasaran strategis perangkat kawasan yang mau mendorong tercapainya visi misi gubernur. Jika kinerja operasional dan kinerja kunci dijalankan efisiensi anggaran, maka sanggup ditentukan bahwa kinerja sasaran strategis perangkat kawasan akan mengalami pelambatan. Karena itu tadi, budget telah ditetapkan bagi kinerja operasional dan kinerja kunci sesuai sasaran yang ingin dicapai.
Kinerja operasional dan kinerja kunci yaitu fondasi terwujudnya sasaran strategis dan visi-misi gubernur. Karena itu, efisiensi budget perlu memikirkan rencana kerja pembangunan di daerah.
Dilakukan dengan TepatEfisiensi budget intinya ialah kebijakan yg bagus bila dijalankan dengan cara yg tepat. Misalnya seumpama ini. Pemerintah kawasan lewat inspektorat, biro/bagian organisasi dan instansi terkait menjalankan kajian terhadap perangkat kawasan yg tidak mempunyai efek penting atau efek pribadi terhadap kemakmuran masyarakat.
Setelah dijalankan kajian dan asesmen, perangkat kawasan yang sifatnya pendukung dan tidak punya efek signifikan terhadap kemakmuran penduduk digabung dengan perangkat kawasan yg serumpun. Langkah ini akan meminimalkan belanja operasional, belanja karyawan, belanja modal, dan belanja kepraktisan pendukung lainnya. Sehingga, budget yg sebelumnya membiayai beberapa perangkat kawasan balasannya hanya menjadi sesuatu perangkat daerah. Sisa budget kemudian dialokasikan terhadap program-program strategis yang mempunyai efek pribadi ke masyarakat. Efisiensi budget seumpama ini jauh lebih baik.
Kemudian, efisiensi budget juga sanggup dijalankan lewat refocusing anggaran. Namun, refocusing budget mesti lewat proses penilaian yg sistematis, berkesinambungan dan cermat. Pemerintah kawasan mesti mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan perangkat kawasan yg tidak punya efek apa-apa. Seperti sosialisasi yg berulang, bimtek-bimtek di hotel, perjalanan dinas, serta belanja yg yang lain yang dinilai tidak punya efek apapun terhadap masyarakat.
Jika pun kegiatan-kegiatan tersebut tetap mesti dilaksanakan, pemerintah perlu memikirkan cara lain gampang-mudahan tetap meminimalkan anggaran. Misalnya sosialisasi lewat daring, bimtek online, kerjasama secara daring, serta pemanfaatan media daring lainnya.
Kemudian, efisiensi budget dari faktor pengelolaan sumber daya insan yaitu menjalankan penghematan pegawai yg tak kompeten. Langkah ini memang cukup ekstrem, tetapi membiayai karyawan yang tidak piawai dan tidak dapat merealisasikan kinerja organisasi ialah pemborosan yg terus dibiarkan. Sebut saja pensiun dini. Pegawai yang bersangkutan tetap mendapat honor pensiun sesuai ketentuan.
Terakhir, inspektorat mesti bisa menjalankan audit kinerja organisasi. Hasil audit menjadi rekomendasi untuk dijalankan efisiensi atas kinerja yang tak berkontribusi pada visi misi kepala kawasan jangka menengah dan visi misi kawasan jangka panjang.
M Ridwan Radief ASN
Simak juga Video Prabowo Singgung Efisiensi: Kadang Sulit Orang yg Sudah Nyaman
efisiensi anggaranpemerintah daerahpelayanan publik
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya