Skor Ipk Naik, Maki Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Budget Bocor
Jakarta – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyambut konkret naiknya skor IPK Indonesia di tahun ini. MAKI menilai capaian itu menenteng angin segar kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang gres berlangsung tiga bulan lebih.
“Paras pemerintahan menampilkan keseriusan bagi memberantas korupsi baik dari penegakan aturan maupun pencegahan dan itu menampilkan impian walaupun gres tiga bulan, namun kelihatannya mendapat jawaban yg positif,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).
Skor IPK Indonesia di tahun ini berada di angka 37. Angka itu yaitu analisa dari kinerja pemberantasan korupsi yg terjadi di periode tahun 2024. Skor tersebut juga naik tiga poin dari periode sebelumnya yang hanya menciptakan perolehan 34.
Boyamin menyampaikan ada sejumlah info yang tetap mesti dibenahi pemerintah Prabowo di tengah naiknya skor IPK. Salah satu info yang vital bagi diperkuat merupakan sektor pencegahan korupsi.
Menurut Boyamin, langkah pemerintah dalam mengerjakan efisiensi budget merupakan hal sempurna dalam menangkal terjadinya praktik korupsi. Pengetatan budget itu, kata Boyamin, sanggup menutup penggunaan budget negara untuk hal yg tidak fundamental.
baca juga : Pemerintah Pastikan Tidak Ada PHK Honorer Di Kementerian-Lembaga
“Pengetatan budget yg mempunyai efek banyak alasannya yakni korupsi itu mulanya dari pemborosan, naik suap, nanti ngatur proyek, nanti bobol duit menyerupai masalah-kasus pajak bea cukai banyak bocornya. Nampaknya pemerintah salah satu yg diambil pengetatan budget jadi banyak pemotongan sehingga ini menampilkan impian pemerintahnya lebih baik sehingga indeks penglihatan korupsi kami naik,” ujar Boyamin.
“Yang paling penting ini mesti diurus ke depan segi pencegahannya selain penegakan hukum. Level kami itu mesti menangkal bocor (anggaran) menjadi tiris dan rembes. Makara bukan hanya menangkal bocor saja,” sambungnya.
Selain penguatan sektor pencegahan kebocoran anggaran, Boyamin juga mendorong pemerintah bagi secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia menganggap UU Perampasan Aset sanggup menjadi senjata ampuh dalam menampilkan penindakan eksekusi yg tegas bagi koruptor.
“Segera disahkan yang utama yakni UU Perampasan Aset. Dengan dirampas asetnya orang takut korupsi, kalau dipenjara belum takut nanti eksekusi ringan, bebas bersyarat, remisi potongan harga cepat keluar dan uangnya masih utuh,” ujar Boyamin.
Skor IPK Indonesia 2024 Naik
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.
Dilihat dari terusan YouTube Transparency International, Selasa (11/2/2025), Indonesia berada di peringkat ke-99 bareng Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut memperoleh skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.
“Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi kenaikan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.
IPK atau CPI ini dijumlah oleh Transparency International dengan skala 0-100, yakni 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 memiliki arti paling bersih. Total negara yang dijumlah IPK atau CPI yakni 180 negara.
Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari akomodasi berbisnis, politik, sampai hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu mempunyai skor CPI 90.
