Pm Jepang Rombak Kabinet Alasannya Skandal Keuangan

Jakarta –

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Rabu (13/12) malam waktu setempat menyampaikan bahwa ia sedang menyelesaikan perombakan kabinet menyusul skandal penggalangan dana kampanye partai berkuasa di Jepang.

Tidak usang berselang pada hari Kamis (14/12), Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura menyampaikan bahwa ia sudah mengundurkan diri. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengonfirmasi bahwa ia sudah diminta untuk bergabung kembali dengan kabinet mengambil alih Matsuno.

“Mengingat banyak sekali tuduhan terkait dana politik yang menggoyahkan iktikad penduduk kepada politik dan banyak sekali tuduhan terkait dana politik saya sendiri, saya sudah mengajukan pengunduran diri,” kata Matsuno dalam pertemuan pers, Kamis (14/12).

Empat menteri dan beberapa wakil menteri yang lain juga akan diganti, menurut laporan media lokal. Perombakan kabinet ini merupakan yang ketiga kalinya dijalankan PM Kishida sejak menjabat lebih dari dua tahun yang lalu. Keempat menteri tersebut berasal dari faksi paling besar dan terkuat dalam Partai Demokratik Liberal, LDP, yang secara resmi dipimpin oleh mantan PM Shinzo Abe.

Penyelidikan kepada LDP

Jaksa penuntut sudah menyodorkan pengusutan kriminal kepada fraksi tersebut dan mulai hari Kamis (14/12), pihaknya akan meminta keterangan dari puluhan anggota dewan legislatif atas tuduhan suap sekitar 500 juta yen dalam bentuk penggalangan dana yang hilang dari rekening resmi partai, demikian dilaporkan banyak sekali media.

Kantor kejaksaan menyampaikan bahwa mereka belum sanggup mengomentari pemeriksaan yang sedang berjalan dikala dihubungi Reuters.

“Gangguan lebih lanjut”

Beberapa pengamat politik sudah membandingkan skandal ini dengan apa yang disebut “skandal rekrut” pada simpulan 1980-an dikala tuduhan jual beli orang dalam menghasilkan PM Noboru Takeshita dan beberapa pejabat tinggi pemerintah yang lain mengundurkan diri.

Sejak gunjingan wacana skandal modern ini merebak beberapa ahad yang lalu, proteksi publik kepada Kishida turun menjadi sekitar 23%, paling rendah sejak ia menjabat pada Oktober 2021, demikian hasil jajak nasehat terbaru.

Dukungan untuk LDP juga turun di bawah 30% untuk pertama kalinya sejak 2012, dikala LDP kembali berkuasa sehabis nyaris mendominasi politik Jepang.

Perdana menteri tidak perlu mengadakan penyeleksian lazim sampai Oktober 2025 dan oposisi yang terpecah secara historis sudah berjuang untuk menghasilkan terobosan yang berkesinambungan kepada cengkeraman kekuasaan LDP. Namun, para analis menyampaikan masih mesti dilihat berapa usang Kishida sanggup bertahan pada jabatan puncak tersebut alasannya merupakan skandal itu menghasilkan pemerintahannya berantakan.

bh/ha (Reuters)

dw newsdwjepangkorupsiHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya