Ketua Banggar Dpr Wanti-Wanti Ke Pemerintah Soal Bahaya Pengangguran

Ketua Badan Anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya kenaikan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said mengatakan PHK terutama terjadi di sektor tekstil dan pekerja paruh waktu (part time). Kondisi itu perlu diwaspadai biar tingkat pengangguran terbuka sesuai sasaran sasaran di level 4,5-5% pada 2025.

“Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu meragukan gelombang pengangguran akhir pemutusan kerja yg terjadi sepanjang Januari 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan nyaris separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kalangan pekerja paruh waktu,” kata Said dalam rapat paripurna di Gedung dewan perwakilan rakyat RI, Kamis (19/9/2024).

Kondisi pengangguran sendiri sanggup kokoh kepada jumlah kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 mengatakan tingkat kemiskinan pada posisi 9,03% dan ditargetkan sanggup turun pada posisi 7-8% di 2025.

“Terdapat gap tingkat kemiskinan yg cukup tinggi antara desa sebesar 11,97% dan kota 7,09%. Pemerintah perlu prioritas penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih intensif. Langkah ini sanggup mengerem laju urbanisasi sekaligus mendorong aktivitas kemandirian pangan nasional,” ucap Said.

Berikut sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

– Tingkat kemiskinan: 7-8%
– Taraf kemiskinan ekstrem: 0%
– Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
– Rasio gini: 0,379-0,382
– Indeks Kapital Manusia: 0,56
– Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
– Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

banggardprpengangguran