Koreksi Untuk Pemerintah Usai Kecelakaan Ajal Di Tol Ciawi
Jakarta –
Kecelakaan janjkematian yg menewaskan 8 orang terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Jalan Tol Jagorawi, Jawa Barat. Insiden ini dinilai mesti menjadi perhatian besar pemerintah dalam rangka penataan keamanan jalan di Indonesia.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menganggap kecelakaan yg terjadi di Gerbang Tol Ciawi mesti menjadi koreksi dan penilaian untuk seluruh pihak. Salah sesuatu yang mesti dievaluasi yaitu penggunaan kartu e-Toll.
Sebab, banyaknya korban dalam kecelakaan yg terjadi di Bala tersebut terjadi lantaran ada penumpukan atau antrean kendaraan di pintu tol. Antrean panjang ini sanggup jadi timbul lantaran salah satu pengendara kendaraan beroda empat yg terkendala mengeluarkan duit tol dengan kartu e-Toll.
Semua pihak menurutnya tidak sanggup hanya menyalahkan sesuatu pihak saja seumpama sopir truk yg mengalami rem blong yang kemudian menabrak segala kendaraan beroda empat yang antre di pintu tol.
“Baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas, pihak Jasa Marga, serta dan para pengemudi kendaraan mesti bertanggung jawab atas terjadinya musibah tersebut,” beber Agus dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).
Di balik terjadinya rem blong truk yg dikendarai sopir truk, menurut Agus, korban kecelakaan menjadi lebih banyak lantaran terjadi antrean cukup panjang di jalan tol. Hal ini lazimnya terjadi apabila kartu tak cukup saldo atau mesin pembaca kartunya kotor oleh asap knalpot atau bubuk sehingga susah sedang pembacaan.
Selain itu, kecelakaan yg terjadi itu juga disebabkan duduk masalah tata cara gerbang jalan tol yang belum efektif. Saat ini sebetulnya telah ada tata cara yg sanggup menghasilkan alur masuk jalan tol sanggup lebih efektif yakni tata cara MLFF memakai teknologi Global Navigation Satelit System (GNSS) dari Hongaria.
Sistem MLFF sanggup menghasilkan pengguna kanal tol tanpa mesti berhenti. Masalahnya hingga dikala ini tata cara ini tak kunjung terang realisasinya. Saat ini Jasa Marga masih memakai tata cara tap in dengan kartu di jalan tol yang memerlukan waktu, sehingga dikala kendaraan beroda empat mulai masuk ke jalan tol sanggup terjadi antrean.
“Dan JM (Jasa Marga) juga menggunakan iflow tanpa mesti tap kartu ke mesin hanya saja masih terbatas di Jabodetabek. Tapi, upaya JM tidak boleh Menteri PU lantaran mau masuk MLFF Hongaria,” beber Agus.
Agus juga menyarankan adanya emergency exit di pinggir jalan tol buat menghentikan truk atau kendaraan yang lain yg remnya blong. Ini dibutuhkan terutama di jalan tol yg berbukit turun naik belok seumpama di Tol Cipularang, hingga Tol Malang Pandaan di jaringan Tol Trans Jawa.
“Emergency exit yang ada salah konsep lantaran sudut belok ya terlalu tajam sehingga berbahaya dan menyusahkan sopir truk saat gagal rem,” terang Agus.
| Baca juga: Dewan Perwakilan Rakyat Usul Proyek Bayar Tol Tanpa Setop Diambil BUMN, Menteri PU Buka Suara |
Penanganan Truk Obesitas
Sementara itu, Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW) Deddy Herlambang menganggap kurang baiknya manajemen transportasi barang di Indonesia jadi masalahnya. Khususnya, pembiaran penggunaan truk obesitas atau over dimension over load (ODOL) yang masih terjadi.
Masalahnya lagi, setiap truk ODOL mengalami masalah, yang kemungkinan jadi kambing hitam dalam persoalan itu merupakan sopir dan fasilitas truknya saja. Tapi masih ada pemangku kepentingan yang lain yang tidak pernah dipermasalahkan.
“Yang senantiasa jadi kambing hitam sopir dan fasilitas truknya yang remnya gagal, stakeholder yang lain tidak tersentuh padahal seluruhnya juga terlibat. Padahal, stakeholder pemilik truk atau pebisnis angkutan, pemilik barang dan bahkan Pemerintah sendiri juga sanggup dianggap salah lantaran abai dalam keamanan jalan,” papar Deddy dalam keterangannya.
“Laka truk di Tol Ciawi, 8 meninggal dunia, suatu bukti bahwa Pemerintah tak pernah serius menekan zero ODOL lantaran laka truk ODOL setiap tahun bertambah,” tegasnya.
Dia menekankan semestinya faktor keamanan baik di Kemenhub dan Kementerian PU tak sanggup ditawar apapun dengan banyak sekali alasan, terlebih dalihnya efisiensi anggaran.
“Kita sudah krisis keamanan lantaran data 2024, data Korlantas 4 orang tewas setiap 1 jam kecelakaan di jalan belum kami hitung yg luka berat/ringan baik cacat sementara atau cacat selamanya,” sebut Deddy.