Dpr Ungkap Belanja Barang Impor Pemerintah Pernah Tembus Rp 600 T
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi XI periode 2024-2029 Mohamad Hekal menyodorkan belanja barang impor pemerintah Rp 600 triliun, tergolong alat tulis kantor (ATK). Hal tersebut disampaikan oleh Hekal di saat bicara efesiensi anggaran.
Hekal mengatakan pemerintah ingin memperkuat belanja dalam negeri. Sebab, sebesar Rp 500-600 triliun digunakan bagi belanja barang-barang impor.
“Kita ingin memperkuat belanja sebagaimana diamanahkan Pesiden sebelumnya dan sekarang, belanja pemerintah dalam negeri. Karena dulu sekitar Rp 500-600 triliun belanja barang-barang impor, tergolong ATK dan lain-lain ini,” kata Hekal dalam Outlook Ekonomi dewan perwakilan rakyat dipersembahkan oleh Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI bareng dan disokong oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Berdikari (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).
| Baca juga: Daya Beli Masyarakat RI Masih Rendah, Pemerintah Perlu Genjot Sektor Riil |
Hekal menganggap budget sebesar itu sanggup digunakan untuk menggerakkan program-program yg bersifat produktif, misalnya menggugah pelaku kerja keras mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Hekal, apabila budget tersebut dialokasikan untuk UMKM, sanggup memajukan produktivitas masyarakat. Dengan begitu, pemerintah tak bergantung pada program-program yg dibatalkan alasannya merupakan efesiensi anggaran.
“Ini kan sanggup menggerakkan atau menggugah UMKM. Kita berharap dengan adanya ini, kami menggerakkan UMKM. Ini berbagai kesempatan yang mereka sanggup bekerja,” imbuh Hekal.
Hekal mengambarkan efisiensi budget ini nantinya akan digunakan untuk mengakselerasi aktivitas yg lebih produktif, seumpama menggugah UMKM dan dan makan bergizi gratis. Hekal menyebut buat makan bergizi gratis ada suplemen sebesar Rp 100 triliun.
“Makan bergizi itu menjadi salah sesuatu juga pertaruhan kalian bagi kami sama-sama jalankan, biar sukses. Semua menginginkan Indonesia ini misalnya menjadi pasar pasar yang memiliki pengaruh kalau kita juga bukan pasar yg kuat,” imbuhnya.
outlook ekonomi dprbelanja barang impordpranggaran pemerintah