Kepala Wilayah Nonsengketa-Dissmisal Dilantik Serentak, Aktivitas Diumumkan Pemerintah
Jakarta –
Komisi II dewan perwakilan rakyat RI menyepakati tanggal pelantikan kepala tempat nonsengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dipastikan oleh pemerintah. dewan perwakilan rakyat sepakat tanggal pelantikan diputus oleh pemerintah atas dasar kehati-hatian.
Hal itu dipastikan dalam rapat kerja Komisi II bareng Kemendagri, KPU, Bawaslu di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Kepala tempat tersebut mulai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian mulanya merekomendasikan pelantikan digelar 20 Februari 2025. Namun, dikala kesimpulan meeting, Tito kembali merekomendasikan biar tanggal pelantikan dibentuk fleksibel.
“Saran kami diambil fleksibel saja walaupun di sini kita sudah statement, kami sampaikan tanggal 20, kami nggak tahu terjadi force majeure. Force majeure nggak tahu lah ya, apakah mungkin, ya semoga nggak terjadi kejadian banjir atau segala jenis ya yang mungkin menghambat,” kata Tito.
| Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digabung Secara Serentak |
Wakil Ketua Komisi II Aria Bima menggantikan pertemuan. Aria Bima pun mengajukan pertanyaan terhadap akseptor meeting baiklah atau tidaknya tanggal pelantikan dalam kesimpulan meeting dibentuk fleksibel. Peserta rapat pun menyetujuinya.
“Pelantikan bersamaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil penyeleksian bersamaan nasional tahun 2024 buat provinsi/kabupaten/kota yang tak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan menurut hasil putusan/ketetapan dismissal MK RI, serta telah ditetapkan oleh KPUD, serta telah disarankan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota terhadap Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI mulai dikerjakan pelantikan bersamaan oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah spesial Yogyakarta dan seluruh kepala tempat di Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Aria Bima.
Usai pertemuan, Ketua Komisi II dewan perwakilan rakyat RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan argumentasi tidak dicantumkannya tanggal pelantikan dikesimpulan pertemuan. Rifqinizamy mengatakan pihaknya mengedepankan asas kehati-hatian.
“Tadi kalian sedang exercise, insyaallah mulai dilakukan pada bulan Februari 2025 ini. Tanggalnya bergotong-royong Pak Mendagri tadi telah merekomendasikan tanggal 20 Februari 2025, namun atas dasar kehati-hatian dan menampilkan kelonggaran atas banyak sekali dinamika yg mungkin saja terjadi di depan, maka Komisi II dewan perwakilan rakyat RI menyerahkan sepenuhnya kesibukan ini terhadap pemerintah lewat Mendagri yg nanti formulanya yakni lewat revisi terhadap peraturan presiden nomor 80 tahun 2024,” jelasnya.
Meski begitu, kata Rifqinizamy, dewan perwakilan rakyat menyepakati jikalau pelantikan digelar 20 Februari 2025. Namun, ia menyampaikan bagi keputusan lebih lanjut mulai dikontrol oleh pemerintah.
“Secara prinsip insyaallah dikerjakan pada 20 Februari 2025 di Ibu Kota Negara dalam hal ini Jakarta, alasannya yakni menurut undang-undang Ibu Kota Nusantara sebelum ada perpres dan keppres yang menentukan bahwa IKN Nusantara itu sudah berpindah selaku Ibu Kota definitif, maka Jakarta masih memerankan tugas dan fungsinya,” imbuh dia.
“Pengumuman resminya mulai disampaikan oleh pemerintah lewat menteri dalam negeri tetapi aku kira tadi pertemuan ini terbuka pers mampu menyaksikan penduduk bisa menyaksikan bahwa ada kesenyawaan dan kesepahaman antar kalian segala tidak ada yg ingin menunda-nunda yg ada justru ingin menegakkan sejumlah hukum dengan menjaga prinsip secepat-cepatnya,” imbuhnya.
Diketahui, mulanya pelantikan kepala tempat nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Ad interim itu, putusan dismissal mulanya mulai dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025.
Sebanyak 296 kepala tempat non sengketa yang siap bagi dilantik. Sedangkan, sebanyak 249 tempat masih bersengketa di MK.
| Baca juga: Prabowo Pilih 20 Februari Lantik Kepala Daerah, Legislator: Bisa Lebih Maju |
Simak Video: Tito Ungkap Prabowo Pilih 20 Februari untuk Pelantikan Kepala Daerah
pilkada 2024pelantikan kepala daerahgubernurdprpemerintah
Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi rujukan di siniSelengkapnya